Sejarah Kerajaan Galuh (Ciamis)
Pengantar
Daerah Galuh yang sekarang bernama Ciamis memiliki perjalanan sejarah
sangat panjang. Hal itu terbukti dari periodisasi yang dilewatinya,
yaitu masa pra-sejarah, masa kerajaan (abad ke-8 – abad ke-16), masa
kekuasaan Mataram, kekuasaan Kompeni, dan Belanda/Hindia Belanda (akhir
abad ke-16 – awal tahun 1942), masa pendudukan Jepang (awal tahun 1942 –
15 Agustus 1945), dan masa kemerdekaan (17 Agustus 1945 – sekarang).
Perjalanan sejarah Galuh yang panjang itu sampai sekarang masih belum
terungkap secara komprehensip, bahkan beberapa bagian/episode sejarah
Galuh masih “gelap”. Selain itu, sejarah Galuh masa kerajaan masih
banyak bercampur dengan mitos atau legenda, sehingga ceritera tentang
Galuh masa kerajaan pun terdapat beberapa versi.
Belum adanya penulisan sejarah Galuh yang komprehensip kiranya
disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Pemda Kabupaten Ciamis
terkesan kurang menaruh perhatian terhadap sejarah daerahnya sendiri.
Kedua, kurangnya sejarawan yang berminat untuk mengungkap sejarah Galuh,
antara lain karena kegiatan itu memerlukan biaya cukup besar untuk
mencari dan meneliti sumbernya. Sekalipun sudah ada hasil penelitian
sejarah Galuh, tetapi uraiannya hanya berupa garis besar mengenai aspek
atau kurun waktu tertentu.
Sejarah bukan hanya memiliki fungsi informatif, tetapi juga fungsi
edukatif, bahkan sesungguhnya memiliki fungsi pragmatik, khususnya bagi
pemda daerah setempat. Hal itu disebabkan sejarah adalah suatu proses
kausalitas yang ber-kesinambungan. Kehidupan masa kini adalah hasil
kehidupan masa lampau, dan kehidupan masa mendatang akan tergantung dari
sikap kita dalam mengisi kehidupan masa sekarang. Oleh sebab itu kita
harus pandai belajar dari sejarah, karena sejarah adalah “obor
kebenaran” dan “obor” agar kita tidak “pareumeun obor”.
Atas dasar hal tersebut, seyogyanya bila Pemda Kabupaten Ciamis dan
“Wargi Galuh” menaruh perhatian terhadap sejarah Galuh, antara lain agar
kita benar-benar memahami bagaimana jati diri putera Galuh.
1. Asal-Usul dan Arti Kata Galuh
“Galuh” berasal dari kata Sansakerta yang berarti sejenis batu permata.
Kata “galuh” juga biasa digunakan sebagai sebutan bagi ratu yang belum
menikah (“raja puteri”). Sejarawan W.J. van der Meulen berpendapat bahwa
kata “galuh” berasal dari kata “sakaloh” yang berarti “asalnya dari
sungai”. Ada pula pendapat yang menyatakan, bahwa kata “galuh” berasal
dari kata “galeuh” dalam arti inti atau bagian tengah batang kayu yang
paling keras. Pengertian mana yang tepat dari kata “galuh” untuk daerah
yang sekarang bernama Ciamis? Hal itu memerlukan kajian secara khusus
dan mendalam.
2. Galuh Masa Kerajaan
Galuh memang pernah menjadi sebuah kerajaan. Akan tetapi ceritera
tentang Kerajaan Galuh, terutama pada bagian awal, penuh dengan mitos.
Hal itu disebabkan ceritera itu berasal dari sumber sekunder berupa
naskah yang ditulis jauh setelah Kerajaan Galuh lenyap. Misalnya,
Wawacan Sajarah Galuh antara lain menceriterakan bahwa Kerajaan Galuh
berlokasi di Lakbok dan pertama kali diperintah oleh Ratu Galuh. Setelah
banjir besar yang dialami oleh Nabi Nuh surut, pusat Kerajaan Galuh
pindah ke Karangkamulyan dan nama kerajaan berganti menjadi Bojonggaluh.
Dikisahkan pula putera Ratu Galuh, yaitu Ciung Wanara berselisih dengan
saudaranya Hariang Banga. Perselisihan itu berakhir dengan
permufakatan, bahwa kekuasaan atas Pulau Jawa akan dibagi dua. Ciung
Wanara berkuasa di Pajajaran dan Hariang Banga menguasasi Majapahit.
Selama belum ada sumber atau fakta kuat yang mendukungnya, kisah seperti
itu adalah mitos (Bagi guru sejarah, ceritera yang bersifat mitos
boleh-boleh saja disampaikan kepada para siswa, dengan catatan harus
benar-benar ditegaskan, bahwa ceritera itu adalah mitos yang
kebenarannya sulit dipertanggungjawabkan).
Ceritera tentang Kerajaan Galuh yang dapat dipercaya adalah berita dalam
sumber primer berupa prasasti, naskah sejaman (ditulis pada jamannya
atau tidak jauh dari peristiwa yang diceriterakannya), dan sumber lain
yang akurat. Menurut sumber-sumber tersebut, Galuh sebagai nama satu
daerah di Jawa Barat—Dalam Peta Pulau Jawa, kata “galuh” digunakan pula
menjadi bagian nama atau bagian nama beberapa tempat, seperti Galuh
(Purbalingga), Rajagaluh (Majalengka), Sirah Galuh (Cilacap), Galuh
Timur (Bumiayu), Segaluh dan Sungai Begaluh (Leksono), Samigaluh
(Purworejo), dan Hujung (Ujung) Galuh di Jawa Timur) muncul dalam
panggung sejarah pada abad ke-8. Setelah Kerajaan Tarumanagara (abad
ke-5 s.d. abad ke-7) berakhir, di daerah Jawa Barat berdiri Kerajaan
Sunda (abad. ke-8 s.d. abad ke-16). Pusat kerajaan itu berpindah-pindah,
dari Galuh pindah ke Pakuan Pajajaran/Bogor (± abad ke-11 s.d abad
ke-13), kemudian pindah lagi ke Kawali (abad ke-14). Selanjutnya
kerajaan itu kembali berpusat di Pakuan Pajajaran, sehingga lebih
dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran.
Nama kerajaan seringkali berubah dengan sebutan nama ibukotanya. Oleh
karena itu, tidak heran bila ketika Kerajaan Sunda beribukota di Galuh,
kerajaan itu disebut juga Kerajaan Galuh. Diduga pusat/daerah inti Galuh
waktu itu adalah Imbanagara sekarang. Raja terkenal yang berkuasa di
Galuh adalah Sanjaya. Ketika kerajaan itu berpusat di Kawali (abad
ke-14) diperintah oleh Prabu Maharaja (di kalangan masyarakat setempat,
raja ini dikenal dengan nama Maharaja Kawali). Pada masa pemerintahan
raja itulah agama Islam masuk ke Kawali dari Cirebon antara tahun
1528-1530.
Ketika Kerajaan Sunda/Pajajaran diperintah oleh Nusiya Mulya (paruh
kedua abad ke-16), eksistensi kerajaan itu berakhir akibat gerakan
kekuatan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf dalam rangka menyebarkan
agama Islam. Peristiwa itu terjadi tahun 1579/1580. Sejak itu Pakuan
Pajajaran berada di bawah kekuasaan Banten.
Setelah Kerajaan Sunda/Pajajaran berakhir, Galuh berdiri sendiri sebagai
ke-rajaan merdeka (1579/1580 – 1595). Sementara itu, berdiri pula
Kerajaan Sumedang Larang (± 1580-1620) dengan ibukota Kutamaya. Kerajaan
Galuh diperintah oleh Prabu (Maharaja) Cipta Sanghiang di Galuh, putera
Prabu Haurkuning. Batas-batas wilayah Kerajaan Galuh waktu itu adalah :
Sumedang batas sebelah utara, Galunggung dan Sukapura batas sebelah
barat, Sungai Cijulang batas sebelah selatan, dan Sungai Citanduy batas
sebelah timur. Perlu disebutkan bahwa daerah Majenang, Dayeuhluhur, dan
Pegadingan yang sekarang masuk wilayah Jawa Tengah, semula termasuk
wilayah Galuh. Di tempat-tempat tersebut sampai sekarang pun masih
terdapat orang-orang berbahasa Sunda.
3. Galuh di bawah kekuasaan Mataram
Di bawah kekuasaan Mataram, daerah-daerah di Priangan yang semula
berstatus kerajaan berubah menjadi kabupaten. Galuh berada di bawah
kekuasaan Mataram antara tahun 1595-1705. Galuh pertama kali jatuh ke
dalam kekuasaan Mataram, ketika Mataram diperintah oleh Sutawijaya alias
Panembahan Senopati (1586-1601). Oleh penguasa Mataram, Galuh
dimasukkan ke dalam wilayah administratif Cirebon. Setelah Prabu Cipta
Sanghiang di Galuh meninggal, ia digantikan oleh puteranya bernama Ujang
Ngekel bergelar Prabu Galuh Cipta Permana (1610-1618), berkedudukan di
Garatengah (daerah sekitar Cineam, sekarang masuk wilayah Kabupaten
Tasikmalaya). Prabu Galuh Cipta Permana yang telah masuk Islam (semula
beragama Hindu) menikah dengan puteri Maharaja Kawali bernama Tanduran
di Anjung. Selain Garatengah, di wilayah Galuh terdapat pusat-pusat
kekuasaan, dikepalai oleh seseorang yang ber-kedudukan sebagai bupati
dalam arti raja kecil. Pusat-pusat kekuasaan itu antara lain Cibatu,
Utama (Ciancang), Kertabumi (Bojong Lopang), dan Imbanagara.
Mataram menguasai Galuh kemudian Sumedang Larang (1620) dalam usaha
menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanan di bagian barat dalam
menghadapi kemungkinan serangan pasukan Banten dan Kompeni yang
berkedudukan di Batavia. Kekuasaan Mataram di Galuh lebih tampak ketika
Mataram diperintah oleh Sultan Agung (1613-1645) dan Galuh diperintah
oleh Adipati Panaekan (1618-1625), putera Prabu Galuh Cipta Permana,
selaku Bupati Wedana. Penguasaan Mataram terhadap Galuh dan Sumedang
Larang sifatnya berbeda. Galuh dikuasai oleh Mataram melalui cara
kekerasan, karena pihak Galuh melakukan perlawanan. Sebaliknya, Sumedang
Larang jatuh ke bawah kekuasaan Mataram karena berserah diri, antara
lain karena adanya hubungan keluarga antara Raden Aria Suriadiwangsa
penguasa Sumdang Larang dengan penguasa Mataram.
Tahun 1628 Mataram merencanakan penyerangan terhadap Kompeni di Batavia
dan meminta bantuan para kepala daerah di Priangan. Ternyata rencana itu
me-nimbulkan perbedaan pendapat yang berujung menjadi perselisihan di
antara para kepada daerah di Priangan. Dalam hal ini, Adipati Panaekan
berselisih dengan adik iparnya, yaitu Dipati Kertabumi, Bupati
Bojonglopang, putera Prabu Dimuntur. Dalam perselisihan itu Adipati
Panaekan terbunuh (1625). Ia digantikan oleh puteranya bernama Mas
Dipati Imbanagara yang berkedudukan di Garatengah (Cineam). Pada masa
pemerintahan Dipati Imbanagara, ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan dari
Garatengah (Cineam) ke Calincing. Tidak lama kemudian pindah lagi ke
Bendanegara (Panyingkiran).
Ketika pasukan Mataram menyerang Batavia (1628), kepala daerah di
Priangan memberikan bantuan. Pasukan Galuh dipimpin oleh Bagus Sutapura,
pasukan Priangan dipimpin oleh Dipati Ukur, Bupati Wedana Priangan.
Dipati Ukur memang mendapat tugas khusus dari Sultan Agung untuk
mengusir Kompeni dari Batavia. Ternyata Dipati Ukur gagal melaksanakan
tugasnya. Oleh karena itu, ia memberontak terhadap Mataram.
Pemberontakan Dipati Ukur yang berlangsung lebih-kurang empat tahun
(1628-1632) merupakan faktor penting yang mendorong Sultan Agung tahun
1630-an memecah wilayah Priangan di luar Sumedang menjadi beberapa
kabupaten, termasuk Galuh. Wilayah Galuh dipecah menjadi beberapa pusat
kekuasaan kecil, yaitu Utama diperintah oleh Sutamanggala, Imbanagara
diperintah oleh Adipati Jayanagara, Bojong-lopang diperintah oleh Dipati
Kertabumi, dan Kawasen diperintah oleh Bagus Sutapura. Khusus
kepala-kepala daerah yang berjasa membantu menumpas pemberontakan Dipati
Ukur diangkat oleh Sultan Agung menjadi bupati di daerah masing-masing.
Tahun 1634 Bagus Sutapura dikukuhkan menjadi Bupati Kawasen—Kepala
daerah lain yang diangkat menjadi bupati antara lain Ki Astamanggala
(Umbul Cihaurbeuti) menjadi bupati Bandung dengan gelar Tumenggung
Wiraangunangun, Ki Wirawangsa (Umbul Sukakerta) menjadi bupati Sukapura
dengan gelar Tumenggung Wiradadaha, dan Ki Somahita (Umbul Sindangkasih)
menjadi bupati Parakanmuncang dengan gelar Tumenggung Tanubaya.)
(daerah antara Banjarsari – Padaherang). Ia memrintah Kawasen sampai
dengan 1653, kemudian digantikan oleh puteranya bernama Tumenggung
Sutanangga (1653-1676). Sementara itu, Dipati Imbanagara yang dicurigai
oleh pihak Mataram berpihak kepada Dipati Ukur, dijatuhi hukuman mati
(1636). Namun puteranya, yaitu Adipati Jayanagara (Mas Bongsar) diangkat
menjadi Bupati Garatengah. Imbanagara dijadikan nama kabupaten dan
Kawasen digabungkan dengan Imbanagara.
Pertengahan tahun 1642 Adipati Jayanagara memindahkan lagi ibukota
Kabupaten Galuh ke Barunay (daerah Imbanagara sekarang). Pemindahan
ibukota kabupaten yang terjadi tanggal 14 Mulud tahun He (12 Juni
1642—Sejak tahun 1970-an, Pemda Kabupaten Ciamis menganggap tanggal 12
Juni 1642 sebagai Hari Jadi Kabupaten Ciamis. Mengenai Hari Jadi Ciamis,
dibicarakan pada akhir tulisan ini). itu dilandasi oleh dua alasan.
Pertama, Garatengah dan Bendanegara memberi kenangan buruk dengan
ter-bunuhnya Adipati Panaekan dan Dipati Imbanagara. Kedua, Barunay
dianggap lebih cocok menjadi pusat pemerintahan dan akan membawa
perkembangan bagi kabupaten tersebut. Hal itu antara lain ditunjukkan
oleh masa pemerintahan Adipati Jayanagara yang berlangsung selama 42
tahun. Selama waktu itu, daerah-daerah kekuasaan lain, yaitu Kawasen,
Kertabumi, Utama, Kawali, dan Panjalu dihapuskan. Semua daerah itu
menjadi wilayah Kabupaten Galuh. Dengan demikian, Kabupaten Galuh
memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu dari Cijolang sampai ke pantai
selatan dan dari Citanduy sampai perbatasan Sukapura.
Setelah Adipati Jayanagara meninggal, kedudukannya sebagai bupati
digantikan oleh Anggapraja. Akan tetapi tidak lama kemudian jabatan itu
diserahkan kepada adiknya bernama Angganaya. Sementara itu, daerah Utama
digabungkan dengan Bojonglopang, dikepalai oleh Wirabaya. Dipati
Kertabumi yang semula memerintah Bojonglopang, dipindahkan ke Karawang
dan menjadi cikal-bakal bupati Karawang.
Tahun 1645 setelah Sultan Agung meninggal, Amangkurat I putera Sultan
Agung kembali melakukan reorganisasi wilayah Priangan. Wilayah itu
dibagi menjadi beberapa daerah ajeg (setarap kabupaten), antara lain
Sumedang, Bandung, Parakan-muncang, Sukapura, Imbanagara, Kawasen,
Galuh, dan Banjar.
4. Galuh di bawah kekuasaan Kompeni (VOC/Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu Perkumpulan Perseroan Belanda di Hindia Timur)
Akhir tahun 1705 Galuh sebagai bagian dari wilayah Priangan timur
diserahkan oleh penguasa Mataram kepada Kompeni melalui perjanjian
tanggal 5 Oktober 1705. Wilayah Priangan barat jatuh ke dalam kekuasaan
Kompeni lebih dahulu, yaitu tahun 1677—Sejak tahun 1677 di wilayah
Priangan memberlakukan penanaman wajib, terutama kopi dan nila (tarum)
dalam sistem yang disebut Preangerstelsel). Mataram menyerahkan Priangan
kepada Kompeni sebagai upah membantu mengatasi kemelut perebutan tahta
Mataram—kompeni membantu Pangeran Puger dalam usaha merebut tahta
Mataram dari keponakannya, yaitu Amangkurat III alias Sunan Mas). Namun
demikian, Galuh dan daerah Priangan timur lainnya tetap berada dalam
wilayah administratif Cirebon.
Sebelum terjadinya perjanjian 5 Oktober 1705, Kompeni sudah mengangkat
Sutadinata menjadi Bupati Galuh (1693-1706) menggantikan Angganaya yang
meninggal. Ia kemudian diganti oleh Kusumadinata I (1706-1727). Waktu
itu Priangan berada di bawah pengawasan langsung Pangeran Aria Cirebon
sebagai wakil Kompeni.
Beberapa waktu kemudian, Bupati Kawasen Sutanangga diganti oleh Patih
Ciamis yang dianggap orang ningrat tertua dan terpandai di Galuh. Daerah
Utama digabungkan dengan Bojonglopang.
Bupati Galuh berikutnya adalah Kusumadinata II (1727-1732). Oleh karena
ia tidak memiliki putera, maka setelah ia meninggal kedudukannya
digantikan oleh keponakannya bernama Mas Garuda, sekalipun keponakannya
itu belum dewasa. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan oleh tiga
orang wali, seorang di antaranya adalah ayah Mas Garuda sendiri, yaitu
Raden Jayabaya Patih Imbanagara. Mas Garuda baru memegang pemerintahan
sendiri mulai tahun 1751 hingga tahun 1801, dengan gelar Kusumadinata
III. Ia digantikan oleh Raden Adipati Natadikusuma (1801-1806).
Pada masa peralihan kekuasaan dari Kompeni kepada Pemerintah Hindia
Belanda, Kabupaten Imbanagara dihapuskan. Daerah itu digabungkan dengan
Galuh dan Utama. Ketiga daerah itu diperintah oleh Bupati Galuh. Menurut
sumber tradisional (Wawacan Sajarah Galuh), peristiwa itu terjadi
akibat konflik antara Raden Adipati Natadikusuma dengan seorang pejabat
VOC yang bersikap dan bertindak kasar. Raden Adipati Natadikusuma
ditahan di Cirebon. Kedudukannya sebagai Bupati Imbanagara diganti oleh
Surapraja dari Limbangan (1806-1811).
Di bawah kekuasaan Kompeni, sistem pemerintahan tradisional yang
dilakukan para bupati pada dasarnya tidak diganggu. Hal itu berlangsung
pula pada masa pemerintahan Hindia Belanda (1808-1942).
5. Galuh Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Akhir Desember 1799 kekuasaan Kompeni berakhir akibat VOC bangkrut.
Kekuasaan di Nusantara diambilalih oleh Pemerintah Hindia Belanda yang
dimulai oleh pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808-1811).
Di bawah pemerintahan Hindia Belanda, Galuh tetap berada dalam wilayah
administratif Cirebon.
Pada akhir masa pemerintahan Daendels, Bupati Imbanagara Surapraja
meninggal (1811). Bupati Imbanagara selanjutnya dijabat oleh Jayengpati
Kertanegara, merangkap sebagai Bupati Cibatu (Ciamis). Setelah pensiun,
ia digantikan oleh Tumenggung Natanagara. Penggantinya adalah Pangeran
Sutajaya asal Cirebon. Oleh karena selalu berselisih paham dengan
patihnya, Pangeran Sutajaya kembali ke Cirebon. Jabatan Bupati
Imbanagara kembali dipegang oleh putera Galuh, yaitu Wiradikusuma, dan
nama kabupaten ditetapkan menjadi Kabupaten Galuh. Tahun 1815 Bupati
Wiradikusuma memindahkan ibukota kabupaten dari Imbanara ke Ciamis.
Pada masa pemerintahan Bupati Galuh berikutnya, yaitu Adipati Adikusumah
(1819-1839), putera Bupati Wiradikusuma, Kawali dan Panjalu dimasukkan
ke dalam wilayah Kabupaten Galuh. Bupati Adipati Adikusumah menikah
dengan puteri Jayengpati (Bupati Cibatu). Dari perkawinan itu kemudian
lahir seorang anak laki-laki bernama Kusumadinata. Ia kemudian
menggantikan ayahnya menjadi Bupati Galuh (1839-1886) dengan gelar
Tumenggung Kusumadinata. Selanjutnya ia berganti nama menjadi Raden
Adipati Aria Kusumadiningrat. Ia adalah Bupati Galuh terkemuka yang
dikenal dengan julukan “Kangjeng Prebu”.
Sejak tahun 1853, Bupati R.A.A. Kusumadiningrat tinggal di Keraton
Sela-gangga yang dilengkapi oleh sebuah masjid dan kolam air mancur.
Tahun 1872 di halaman keraton dibangun tempat pemandian yang disebut
Jambansari—Pemandian itu sering digunakan oleh warga masyarakat dengan
maksud “ngalap berkah” dari “Kangjeng Prebu”). Antara tahun 1859-1877,
dibangun beberapa gedung di pusat kota kabupaten (Ciamis). Gedung-gedung
dimaksud adalah gedung kabupaten yang cukup megah (di lokasi Gedung
DRPD sekarang), Masjid Agung, Kantor Asisten Residen (gedung kabupaten
sekarang), tangsi militer, penjara, kantor telepon, rumah kontrolir, dan
lain-lain.
Bupati R.A.A. Kusumadiningrat sangat besar jasanya dalam memajukan
ke-hidupan rakyat Kabupaten Galuh. Jasa-jasa itu antara lain membuat
sejumlah irigasi, membuka sawah beribu-ribu bau, mendirikan tiga buah
pabrik penggilingan kopi, membuka perkebunan kelapa, membangun jalan
antara Kawali – Panjalu, mendirikan “Sakola Sunda” di Ciamis (1862) dan
di Kawali (1876). Atas jasa-jasa tersebut, ia memperoleh tanda
kehormatan atau atribut kebesaran dari Pemerintah Hindia Belanda berupa
Songsong Kuning (payung kebesaran berwarna kuning mas) tahun 1874) dan
bintang Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw (“Bintang Leo”)
tahun 1878).
Jabatan Bupati Galuh selanjutnya diwariskan kepada puteranya, yaitu
R.A.A. Kusumasubrata (1886-1914). Pada masa pemerintahan bupati ini,
mulai tahun 1911 Ciamis dilalui oleh jalan kereta api jalur Bandung –
Cilacap.via Ciawi-Malangbong-Tasikmalaya. Pada masa pemerintahan Bupati
Galuh berikutnya, yaitu Bupati R.T.A. Sastrawinata (1914-1935),
Kabupaten Galuh dilepaskan dari wilayah administratif Cirebon dan masuk
ke dalam wilayah Keresidenan Priangan (tahun 1915). Nama Kabupaten
diubah menjadi Kabupaten Ciamis. Antara tahun 1926-1942, Ciamis masuk ke
dalam Afdeeling Priangan Timur bersama-sama dengan Tasikmalaya dan
Garut, dengan ibukota afdeeling di kota Tasikmalaya.
6. Hari Jadi Kabupaten Ciamis
Telah dikemukakan, bahwa pada masa pemerintahan Adipati Jayanagara
ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan ke Barunay (daerah Imbanagara
sekarang). Peristiwa itu terjadi tanggal 14 Mulud tahun He atau tanggal
12 Juni 1642 Masehi. Sekarang tanggal 12 Juni 1642 dipilih dan
ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Ciamis sebagai Hari Jadi Kabupaten
Ciamis. Alasan atau dasar pertimbangannya adalah kepindahan ibukota
kabupaten itu membawa perkembangan bagi Kabupaten Galuh. Sejak itulah
Kabupaten Galuh mulai menunjukkan perkembangan yang berarti.
Tepatkah pemilihan tanggal tersebut?
Bila dikaji secara objektif dan kritis, menurut penulis, pemilihan
tanggal 12 Juni 1642 sebagai Hari Jadi Kabupaten Ciamis atau Hari Jadi
Kabupaten Galuh sekalipun adalah keliru atau kurang tepat. Pertama, bagi
orang yang tidak memahami sejarah Galuh, pemilihan tanggal tersebut
akan mengandung arti bahwa Kabupaten Galuh berdiri pada tanggal 12 Juni
1642, padahal jauh sebelum tanggal itu Kabupaten Galuh sudah berdiri.
Kedua, Kabupaten Galuh berubah namanya menjadi Kabupaten Ciamis terjadi
pada dekade kedua abad ke-20 (1915), setelah Galuh dilepaskan dari
wilayah administratif Cirebon.
Atas dasar hal tersebut dan untuk kebenaran sejarah, seyogyanya hari
jadi Kabupaten Ciamis dikaji ulang. Menurut penulis, hari jadi Kabupaten
Ciamis seharusnya mengacu pada momentum awal berdirinya kabupaten itu,
atau mengacu pada tanggal perubahan nama kabupaten dari Kabupaten Galuh
menjadi Kabupaten Ciamis.